Ringkas: Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa sastra dan politik kerap berada dalam hubungan yang tegang, mulai dari kritik terhadap kolonialisme hingga represi negara pada masa Orde Baru. Sastra dapat menjadi ruang perlawanan, tetapi juga dapat dipakai sebagai instrumen dalam kepentingan politik.
Sastra dan politik mungkin sering dipandang sebagai dua hal yang sulit dihubungkan. Namun, dalam sejarah Indonesia, keduanya justru terus berada dalam tegangan yang tidak mudah didamaikan. Hubungan tersebut bahkan telah terlihat sejak era kolonialisme Belanda.
Contohnya adalah novel Max Havelaar karya Eduard Douwes Dekker. Buku ini mengisahkan penderitaan rakyat pribumi di Lebak, Banten. Melalui karyanya, Douwes Dekker menyampaikan keresahannya terhadap sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) dan penindasan ganda oleh penguasa kolonial serta pejabat lokal dalam mengeksploitasi rakyat pribumi. Karya fenomenal tersebut sangat berpengaruh pada masanya hingga turut mendorong perubahan pandangan terhadap sistem kolonial dan praktik tanam paksa. Pramoedya Ananta Toer bahkan berpendapat bahwa buku ini adalah buku yang membunuh kolonialisme.
Karena itu, hubungan sastra dan politik tidak cukup dipahami melalui pertanyaan apakah novel atau puisi mampu menjatuhkan sebuah pemerintahan. Pertanyaan yang lebih menarik ialah mengapa kekuasaan merasa perlu mengawasi karya yang pada dasarnya hanya terdiri atas lembaran kata. Mengapa cerita dapat dinilai cukup berbahaya sehingga dilarang, diawasi, atau dibungkam? Sejumlah peristiwa dalam sejarah Indonesia dapat menjadi pintu masuk untuk memahami persinggungan sastra, kesadaran masyarakat, dan kekuasaan.
Jejak Sastra di Bumi Pertiwi
Pembahasan mengenai persinggungan sastra dan kekuasaan dapat dimulai dari perjalanan hidup Pramoedya Ananta Toer. Karya-karyanya lahir dari pergulatan intelektual panjang seorang pengarang yang tumbuh dari pengalaman berhadapan langsung dengan represi negara. Pramoedya pernah dipenjara selama bertahun-tahun tanpa melalui proses peradilan yang layak. Ketika kebebasan fisiknya dirampas di Pulau Buru, ia tetap mempertahankan kebebasan berpikir melalui kisah-kisah yang kemudian berkembang menjadi Tetralogi Buru.
Bumi Manusia, novel pertama dalam Tetralogi Buru, kemudian dilarang beredar pada masa Orde Baru. Salah satu alasan yang mendasari pelarangan itu adalah kekhawatiran bahwa karya tersebut dapat menyebarkan pemikiran Marxisme-Leninisme. Terlepas dari perdebatan mengenai alasan tersebut, terdapat sinyal yang menarik untuk diperhatikan, yakni pemerintah memandang karya itu sebagai sesuatu yang berpotensi mempolarisasi masyarakat.
Fenomena serupa juga terlihat dalam perjalanan W.S. Rendra. Pembacaan puisi dan pementasan teater yang dilakukannya pernah berhadapan dengan tekanan negara karena dianggap dapat mengganggu stabilitas politik. Sementara itu, kisah Wiji Thukul menjadi salah satu contoh paling tragis. Puisi-puisinya merepresentasikan pengalaman masyarakat kecil serta kritik terhadap ketidakadilan sosial menjelang runtuhnya Orde Baru. Sejak 1998, Wiji Thukul dinyatakan hilang dan hingga kini keberadaannya belum diketahui.
Suasana politik mulai berubah ketika Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pramoedya diundang ke Istana Negara sebagai tamu bersama para korban pembantaian massal yang terjadi setelah peristiwa G30S/PKI. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda perubahan sikap negara terhadap kelompok-kelompok yang sebelumnya berada di luar, bahkan berseberangan dengan narasi resmi pemerintah.
Undangan tersebut tentu tidak dapat menghapus luka sejarah yang telah membekas. Namun, perubahan pada masa itu menunjukkan bahwa hubungan sastra dan kekuasaan tidak selalu berada dalam posisi saling berlawanan. Pergantian rezim dapat mengubah cara negara memandang suara-suara yang sebelumnya dianggap mengancam.
Fiksi sebagai Instrumen dalam Politik
Namun, sastra tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai alat perlawanan kaum tertindas. Pandangan seperti itu terlalu naif, sebab sastra pada dasarnya memiliki dua arah: dapat menjadi senjata perlawanan dari bawah ke atas (bottom-up), sekaligus instrumen manipulasi politik dari atas ke bawah (top-down).
Contoh nyata dapat dilihat dalam kasus Ghost Fleet: A Novel of the Next World War karya P.W. Singer dan August Cole. Menjelang Pemilihan Presiden 2019, Prabowo Subianto mengutip bagian dari novel tersebut dalam sebuah acara. Novel itu menggambarkan kemungkinan perang global pada masa depan dan memuat skenario yang menempatkan Indonesia dalam keadaan disintegrasi sekitar tahun 2030.
Kutipan tersebut kemudian dikenal luas melalui istilah “Indonesia bubar 2030”. Padahal, Ghost Fleet pada dasarnya merupakan karya fiksi. Cerita di dalamnya dibuat untuk membangun skenario mengenai kemungkinan masa depan.
Sebagian masyarakat lalu memperlakukannya sebagai bahan untuk membicarakan masa depan Indonesia. Hal yang menarik ialah perubahan kedudukan cerita itu ketika masuk ke arena politik. Kisah yang mula-mula hadir sebagai gambaran prediktif dan imajinatif tentang kemungkinan masa depan dapat berubah menjadi sumber kegelisahan atau peringatan saat dibaca dalam konteks politik tertentu. Maknanya tidak berhenti pada apa yang dituliskan pengarang. Cara karya itu dikutip, siapa yang mengucapkannya, serta keadaan ketika kutipan disampaikan turut membentuk cara masyarakat memahaminya.
Sastra dan Persoalan Kekuasaan
Persoalan Ghost Fleet membawa pembahasan pada hal yang lebih luas. Ketika sebuah karya berhadapan dengan masyarakat, karya tersebut dapat melahirkan pluralitas makna dan bahkan digunakan untuk kepentingan di luar tujuan awal penulisannya.
Sejalan dengan itu, dalam Sastra dan Politik: Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru, Yoseph Yapi Taum membahas bahwa secara fundamental sastra berkaitan erat dengan kehidupan nyata manusia, bukan sekadar gambaran abstrak mengenai dunia alternatif. Atas dasar tersebut, Stephen Greenblatt, salah satu pelopor kritik New Historicism, menolak anggapan bahwa sastra adalah dunia yang terpisah dari kenyataan.
Gagasan Greenblatt membantu menjelaskan mengapa sastra sulit ditempatkan sebagai sesuatu yang sepenuhnya netral. Sastra lahir dari kehidupan manusia, membawa pengalaman tertentu, lalu kembali kepada masyarakat untuk dibaca dan ditafsirkan. Dengan demikian, kehidupan kita pada dasarnya tidak pernah benar-benar terlepas dari dimensi politik.
Sastra menjadi ruang yang menarik karena dapat membuka suara-suara yang sebelumnya sulit memperoleh tempat dalam percakapan publik. Melalui cerita dan bahasa, keresahan terhadap keadaan sosial dapat diberi bentuk sehingga lebih mudah disampaikan dan dibicarakan. Kritik terhadap kekuasaan dapat hadir melalui tokoh, konflik, maupun gambaran kehidupan sehari-hari. Di sinilah sastra memiliki peran penting dalam membentuk percakapan tentang realitas yang sedang dihadapi masyarakat.
Artinya, hubungan sastra dan politik tidak sesederhana pertentangan antara pengarang yang melawan dan penguasa yang menekan. Gambaran tersebut terlalu sempit jika melihat bagaimana sebuah karya bergerak di tengah masyarakat. Banyak faktor menentukan bagaimana sebuah karya memperoleh pengaruh di ruang publik, termasuk pembaca, media, politisi, dan konteks sosial tempat karya itu diterima.
Pada akhirnya, kekuatan politik sastra tidak semata-mata terletak pada kemampuannya menggulingkan kekuasaan secara langsung. Sebuah novel sendirian belum tentu mampu mengubah arah politik sebuah negara. Namun, sastra juga tidak dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan politik. Pengaruhnya bekerja melalui proses panjang: membentuk cara masyarakat memahami realitas, mempertanyakan kekuasaan, membangun kesadaran, atau membayangkan masa depan yang berbeda.
Poin penting
- Max Havelaar dan kritik tanam paksa
- Tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer
- Pelarangan Bumi Manusia pada Orde Baru
- Wiji Thukul hilang sejak 1998
- “Indonesia bubar 2030” dari karya fiksi
- Sastra membentuk kesadaran masyarakat
Editor: Anas Nashuha
Sumber: https://ibtimes.id/sastra-dalam-pusaran-kekuasaan-dan-politik/
Lihat juga
